makalah tentang tata hukum pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegemoni/terbelenggu. Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dianggap sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Aktivita atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan kedalam dua golongan, yaitu :

1.      Golongan perbuatan hukum.

2.      Golongan yang bukan perbuatan hukum.

Perbuatan administrasi negara yang termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat dan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik. Perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat itu selalu bersegi dua artinya suatu hubungan yang diatur hukum privat itu ada dua pihak yang dapat menentukan kehendaknya.

B.     Rumusan Masalah

Pada makalah ini kami akan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai Hukum Tata Negara antara lain yaitu :

1.     Apa pengertian Hukum Tata Negara ?

2.     Bentuk – bentuk perbuatan pemerintah?

3.    Macam – macam perbuatan administrasi Negara?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum Negara. Staats berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi Hukum Tata Negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Berikut pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli :

1. Cristian Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

            2. J. H. A. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan.

B.     PERBUATAN PEMERINTAH

Macam-macam perbuatan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Aktivita atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan kedalam dua golongan, yaitu :

1.      Golongan perbuatan hukum.

2.      Golongan yang bukan perbuatan hukum.

Yang penting bagi Hukum Administrasi Negara adalah golongan perbuatan hukum, sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Hukum Administrasi Negara. Adapun golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak relevan (tidak penting), perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa :

a.       Perbuatan hukum menurut hukum privat (sipil)

b.      Perbuatan hukum menurut hukum public.

Perbuatan Hukum menurut Hukum Privat.

Pertama, menurut Prof. scholten, pendapat yang menyatakan bahwa Administrasi Negara  dalam menjalankan tugas pemerinyah tidak dapat menggunakan hukum privat. Alasannya karena sifat hukum privat itu mengatur hubungan hukum yang merupakan kehendak kedua belah pihak dan bersifat perorangan, sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum public yang merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Tindakan satu pihak ini dalam administrasi Negara di  lakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Kedua, menurut Prof. Krabbe, Kranenburg, Vegting, Donner, dan Huart, menyatakan bahwa administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat. Untuk menyelesaikan suatu soal khusus dalam lapangan administrasi Negara telah tersedia peraturan-peraturan hukum publik, maka administrasi Negara harus menggunakan hukum public itu dan tidak dapat menggunakan hukum privat.

Perbuatan Hukum menurut Hukum Publik

Perbuatan Hukum menurut Hukum Publik ini ada dua macam :

1.      Perbuatan Hukum Publik yang Bersegi Satu

S. Sybenga, mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu, artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Jadi menurutnya tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, maksudnya tidak ada perjanjian. Sebab hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.

2.      Perbuatan Hukum Publik yang besegi Dua

Van der Pot, Kranenberg-Vegting, Wiarda dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Contoh, dengan adanya perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan seseorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Disini ada penyesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak ditemui pengaturannya di dalam hukum privat (biasa)

Arti Tindakan Pemerintah

Menurut Van Vollenhoven, maksud dengan “tindakan pemerintah” adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.

Adapun menurut Komisi Van Poelje, maksud dengan “tindakan dalam hukum public adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dan Romeijn mengemukakan bahwa tindak pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi Negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.

Penentuan Tugas dan Kewenangan Perundang-Undangan Oleh Pemerintah

Menurut Donner di samping melakukan tindakan-tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan administrasi Negara juga melakukan pekerjaan menentukan tugas “taakstelling” ataupun tugas politik, sekalipun tugas itu bukan merupakan tugas utamanya, administrasi Negara juga diberi tugas untuk membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang sebenarnya menjadi tugas legislatif. Pemberian tugas pembuatan peraturan-peraturan itu menurut Donner di berikan berdasarkan lembaga “delegasi” atau pelimpahan tugas kepada administrasi Negara yang biasa disebut dengan ‘delegasi perundang-undangan’. Kewenangan inisiatif ini ini bisa melahirkan peraturan yang setingkat UU yaitu Peperpu, sedangkan kewenangan atas delegasi bisa melahirkan peraturan yang derajatnya di bawah UU yaitu Peraturan Pemerintah. Dasarnya dari kewenangan administrasi Negara untuk membuat peraturan atas inisiatifnya sendiri adalah pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Cara-cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah

Menurut E. Utrecht tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1.      Yang bertindak adalah administrasi Negara itu sendiri.

2.      Yang bertindak adalah subyek hukum/badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara, dan dilakukan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa, seperti badan hukum-badan hukum yang diberi monopoli.

3.      Yang bertindak adalah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara yang menjalankan pekerjaan berdasarkan suatu konsesi/izin dari pemerintah. Artinya pekerjaan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti Damri, Pelni, Shell, Caltec, dan sebagainya.

4.      Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara yang diberi subsidi  oleh pemerintah, seperti yayasan-yayasan pendidikan.

5.      Yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain yang bukan administrasi Negara di mana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri Niaga, di mana pemerintah bukan pemegang saham tetapi di dalam dewan direksinya ada wakil-wakil pemerintah.

6.      Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah, seperti yayasan Supersemar, yayasan Veteran dan sebagainya.

7.      Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah.

8.      Yang bertindak adalah Perusahaan Negara seperti PLN.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa ada beberapa macam tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu :

1.      Dengan membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

2.      Dengan mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau menyeluruh yang ditujukan pada tiap-tiap warganegara untuk melakukan perbuatan yang perlu demi kepentingan umum.

3.      Memberikan perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat memberi beban.

4.      Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada swasta.

5.      Memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

6.      Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta.

7.      Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum.

8.      Mengadakan perjanjian dengan warganegara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum.

Definisi ketetapan

Ketetapan itu adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa.

Unsure-unsur ketetapan terdiri dari:

a.       Adanya perbuatan hukum

b.      Bersifat sebelah pihak

c.       Dalam lapangan pemerintahan

d.      Berdasarkan kekuasaan yang istimewa.

Membuat ketetapan itu merupakan perbuatan huku, sebagai perbuatan hukum ketetapan itu melahirkan hak dan atau kewajiban itu disebut ketetapan positif. Ketetapan itu merupakan perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak. Maka, perbuatan hukum itu harus bersifat berdasarkan hukum public, artinya bahwa perbuatan itu harus bersifat memaksa bukan mengatur saja dan perbuatan yang bersifat memaksa itu pengaturannya terdapat dalam hukum public karena ketetapan itu hanya mencerminkan kehendak satu pihak saja, pihak yang memerintah yaitu pihak pemerintah atau administrasi Negara, sebaliknya dengan perbuatan hukum yang bersifat dua belah pihak berdasarkan persesuaian kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, pengaturannya terdapat dalam hukum perdata dan perbuatan ini bukanlah menjadi masalah pelajaran hukum administrasi Negara.

Dalam hal ini, DR. Utrecht, SH mengemukakan bahwa ketetapan itu suatu perbuatan pemerintah dalam arti luas (over heid) yang khusus bagi lapangan pemerintah dalam arti sempit, seperti halnya dengan UU merupakan perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus bagi lapangan perundang-undangan, sedangkan keputusan hakim (vonnis) merupakan perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus dalam lapangan mengadili.

Ketetapan sebagai perbuatan badan pemerintah

Membuat ketetapan yang melakukan peraturan UU adalah fungsi dari pemerintah yang dilakukan oleh badan pemerintah bukan oleh badan peradilan (hakim) atau oleh badan pembuat UU (DPR), dengan perkataan lain bahwa membuat penetapan itu adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan atau organ-organ pemerintah, seperti gubernur, walikota, bupati, dan seterusnya yang merupakan eselon dari pemerintah pusat yaitu presiden sebagai badan eksekutif tertinggi.

Membuat ketetapan berdasarkan kekuasaan istimewa

Yang dimaksud dengan kekuasaan istimewa itu adalah kekuasaan yang diperoleh dari UU yang diberikan khusus atau istimewa hanya kepada pemerintah atau administrasi Negara saja yang tidak diberikan kepada badan Legislative dan badan Yudikatif.

Bentuk ketetapan

Ketetapan itu ada yang berbentuk tertulis seperti surat izin mengemudi, surat izin bangunan, dan surat izin sertifikat tanah, dst. Dan ada yang tidak tertulis, seperti perintah lisan seorang polisi untuk tidak memparkir kendaraan di tempat yang di larang kepada seorang pengemudi kendaraan tertentu, karena bertentangan dengan peraturan tentang izin kepolisian untuk mengadakan rapat.

Isi ketetapan

Isi ketetapan itu harus sesuai dengan isi dari peraturan yang menjadi dasar berlakunya dan legalitas ketetapan tersebut, seperti isi surat penetapan pajak kendaraan bermotor beroda dua.

Sifat ketetapan

Hukum mempunyai sifat mengikat, apabila hukum itu mengikat umum maka disebut peraturan, tetapi apabila hukum itu mengikat seseorang tertentu saja, maka disebut ketetapan. Jadi ketetapan itu adalah hukum yaitu hukum yang mengikat seseorang tertentu yang identitasnya ada pada ketetapan tersebut.

Fungsi ketetapan

Keputusan pemerintah yang melaksanakan suatu peraturan ke dalam suatu hal atau peristiwa konkrit tertentu disebut ketetapan. Jadi, ketetapan itu fungsinya melaksanakan peraturan ke dalam suatu hal atau peristiwa konkrit tertentu.

Kedudukan ketetapan dalam tertib hukum Indonesia

Kedudukan ketetapan dalam tertib hukum yang digambarkan oleh Kelsen, bahwa tertib hukum terbentuk sebuah pyramid, dimana tiap-tiap tangga pyramid terdapat kaidah-kaidah dan ketetapan yang merupakan suatu kaidah kedudukannya ada di tangga yang paling bawah yang melaksanakan kaidah yang ada di atasnya yang disebut peraturan. Dan peraturan ini menjadi dasar berlakunya dan legalitas ketetapan tersebut.

Jadi, kedudukan ketetapan dalam tertib hukum Indonesia adalah melaksanakan suatu peraturan ke dalam suatu hal tertentu.

Peraturan, ketetapan dan keputusan

Peraturan merupakan hukum in abstrakto atau general norms yang sifatnya mengikat umum atau berlaku umum sedangkan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa yang konkrit, yang nyata tertentu.

Ketetapan ini yang tugasnya melaksanakan peraturan ke dalam peristiwa konkrit tertentu maka sifatnya menjadi mengikat subjek hukum tertentu, mengatur hal-hal konkrit tertentu, karena itu ketetapan ini disebut hukum in concreeto atau individual norms.

Persamaan dan perbedaan antara keputusan, peraturan, dan ketetapan itu

Persamaannya terletak bahwa ketiga-tiganya merupakan norma-norma yang mempunyai sifat mengikat. Sedangkan perbedaannya terletak bahwa, apabila suatu keputusan pemerintah mengikat umum, mengikat setiap orang dalam suatu wilayah hukum atau keputusan pemerintah yang berlaku umum yang tidak diketahui identitas orangnya, maka keputusan pemerintah itu bersifat peraturan. Jadi, keputusan itu ada yang bersifat peraturan ada yang bersifat ketetapan. Hal ini tergantung kepada isi dari keputusan tersebut, apabila keputusan itu isinya mengikat umum, berlaku umum, maka keputusan itu adalah peraturan dan apabila hanya mengikat seseorang tertentu atau individu tertentu saja, maka keputusan itu adalah ketetapan.

Jadi keputusan itu selalu peraturan apabila isinya berlaku dan mengikat secara umum dan keputusan selalu ketetapan apabila isinya hanya berlaku dan mengikat seseorang atau individu saja.

Macam-macam ketetapan

Prof. van Vollenhoven : bahwa cirri perbuatan pemerintah itu konkrit, dan yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah itu disini adalah membuat ketetapan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah atau administrasi Negara yang jumlahnya banyak sekali yang masing-masing berbeda yang satu dari yang lainnya.

Jadi, ketetapan itu jumlahnya banyak sekali dan bermacam-macam dan tidak mudah untuk menggolongkan ketetapan-ketetapan itu menurut jenisnya karena sukar menentukan ukuran untuk itu.

Macam-macam ketetapan terdiri dari:

a.       Ketetapan positif

Adalah suatu ketetapan yang pada umumnya menimbulkan keadaan hukum baru baik yang membebankan kewajiban-kewajiban hukum baru maupun yang memberikan hak-hak baru kepada subjek tertentu.

b.      Ketetapan yang negative

Adalah ketetapan :

1.      Untuk menyatakan tidak berhak

2.      Untuk menyatakan tidak berdasarkan hukum

3.      Untuk melakukan penolakan seluruhnya

c.       Ketetapan konstitutif

d.      Ketetapan deklarator

Jadi, ketetapan itu merupakan perbuatan administrasi Negara untuk melaksanakan kehendak undang-undang ke dalam suatu peristiwa konkrit, karena itu dikatakan bahwa ketetapan itu merupakan hukum yang mengatur hal yang nyata.

Ketetapan sepintas lalu dan ketetapan tetap

Mengenai ketetapan sepintas lalu ini, Prins mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: dalam perpustakaan sering ada disebut-sebut ketetapan yang pada saat dikeluarkannya, selesai pula sekali keperluannya.

Ketetapan yang dimaksud Prins itu adalah ketetapan yang tugasnya selesai pada saat dikeluarkannya.

Dispensasi atau bebas syarat

Prins memberikan definisi dispensasi sebagai berikut: yang dimaksud dengan dispensasi atau bebas syarat itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi suatu hal yang istimewa. Tujuan dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat undang-undang yang berlaku untuk pemberian dispensasi ini juga harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang di tentukan oleh undang-undang yang bersangkutan.

Vergunning atau izin.

Utrecht memberikan pengertian Vergunning ini sebagai berikut : bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asala saja diadakan secara yang di tentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunnning)

Perbedaan antara izin dengan dispensasi,keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan antara keduanya adalah : pada izin, memuat uraian yang limitatif tentang alasan-alasan penolakannya, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas.

Lisensi.

Mengenai lisensi Prins mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : adalah tepat kiranya untuk izin guna menjalankan sesuatu perusahaan dengan leluasa.

Jadi agar tidak mendapat gangguan-gangguan karena sesuatu dan lain alasan dari pihak pemerintah, maka orang dengan telah mendapatnya lisensi dari pemerintah itu ia dapat dengan leluasa menjalankan perusahaannya.

Konsesi.

Mengenai konsesi ini adalah Van Vollenhoven mengemukakan pendapat sebagai berikut : bilamana orang-orang partikulir setelah berdamai dengan pemerintah, melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah.

Maka menurut rumus ini telah terjadi suatu deligasi kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang partikulir atau swasta untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas dari pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan tugas dari pemerintah mengusahakan atau menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Perintah.

Prins berpendapat sebagai berikut : pernyataan kehendak pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau lebih yang tegasnya disebutkan siapa-siapanya dan bagi orang-orang  itu melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya bukanlah kewajibannya.

Pengertian Pegawai Negri.

Kranenburg-Vegting berpendapat bahwa untuk membedakan pegawai negri dengan pegawai lainnya dilihat dari sisitem pengangkatannya untuk menjabat dalam suatu dinas public. Pegawai negri adalah pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk mereka yang memangku suatu jabatan mewakili seperti seorang anggota parlemen, mentri, presiden dan sebagainya.

Hubungan hukum antara pegawai negri dengan Negara.

Hubungan hukum antara pegawai negri dengan Negara merupakan hubungan dinas public. Hubungan dinas public ini timbul semenjak sesorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah untuk melakukan suatu atau beberpa macam jabatan tertentu. Dan hubungan antara pejabat Negara dengan Negara atau pemerintah, meskipun merupakan hubungan dinas akan tetapi digolongkan dalam hubungan dinas public yang khusus. Kekhususan ini sebagai akibat karena dalam hubungan hukum tersebut terkandung unsure-unsur kontrak, sehingga lebih bersifat kontraktual, lagi pula pengangkatan para penjahat Negara ini hanyalah berupa pengesahan serta pengakuan dari hasil pemilihan.

Pengangkatan dalam pangkat pegawai negri sipil.

Pengangkatan pegawai negri sipil termasuk salah satu kegiatan dalam proses pengadaan pegawai negri sipil. Maksud diadakannya pengumuman tentang kebutuhan pegawai negri sipil seluas-luasnya melalui masa media yang ada, adalah agar diketahui oleh masyarakat umum, sebab pada dasarnya semua warga Negara sama haknya untuk dapat diangkat menjadi pegawai negri sipil. Dan dengan banyaknya pendaftaran, pemerintah lebih mudah dalam memilih dan mengangkat pegawai negri sipil yang betul-betul mampu dan berkualitas tinggi.

Dalam kegiatan pengajuan lamaran, si pelamar sudah diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu, yang meliputi syarat umum dah syarat khusus. Dengan ujian saringan dimaksudkan untuk dapat memperoleh calon pegawai negeri sipil yang benar-benar mempunyai kecakapan yang diperlukan. Oleh karenanya, ujian meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.

Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua :

1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah :

a. Kekuasaan legislatif.

b. Kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan yudikatif.

Pemerintahan kekuasaan diatas berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Tetapi, menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas berbeda dengan tori trias politica. Menurut Van Vollenhoven pemerintahan dalam arti luas mencakup :

a. Tindakan / kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur).

b. Tindakan / kegiatan polisi (politie).

c. Tindakan / kegiatan peradilan (rechts praak).

d. Tindakan membuat peraturan (regeling, wetgeving).

Sedangkan pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaire adalah pemerintahan yang meliputi :

a. Kegiatan penyelengaraan kesejahteraan umum (bestuur zorg).

b. Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit.

c. Kegiatan kepolisian.

d. Kegiatan peradilan.

e. Kegiatan membuat peraturan.

Sedangkan Donner berpendapat, bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu :

a. Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara / politik negara.

b. Alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan.

2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu ”administrasi negara”. 

Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Perbuatan hukum / tindakan hukum.

2. Bukan perbuatan hukum.

Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu.

2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua.

Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang megatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri. 

Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).

Macam – macam perbuatan pemerintah :

1.       Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

2.       Perbuatan yang merupakan perbuatan hukum

3.       Perbuatan nyata

Perbutan pemerintah yang bukan perbuatan hukum.

Pengertian perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum adalah tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Contoh-contoh :

-          Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana.

-          Menteri perhubungan meresmikan jembatan.

-          Gubernur mengunjungi panti asuhan.

Perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum.

Adalah suatu perbuatan atau tindakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. (bentuk keputusan dan peraturan).

Perbuatan nyata

Adalah perbuatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan.

Yang menjadi obyek kajian dalam HAN adalah perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum.

Perbuatan yang merupaka perbuatan hukum

Terdiri dari :

1.       Perbuatan hukum menurut hukum privat

2.       Perbuatan hukum menurut hukum publik

erbuatan hukum menurut hukum privat

Pemerintah atau pejabat adaministrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan tertentu menggunakan aturan-aturan hukum privat.

Contoh : pemerintah menyewa pesawat terbang untuk haji.

Perbuatan hukum menurut hukum publik

1.       Perbuatan hukum publik yang bersegi satu --> tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Contoh : surat keputusan.

2.       Perbuatan hukum publik yang bersegi dua --> memerlukan persetujuan pihak lain.

Perbuatan hukum publik yang bersegi satu

  Perbuatan hukum/tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak. Dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kehendak pemerintah/badan administrasi negara.

  Akibat hukumnya adalah dapat timbul karena perbuatan dari pemerintah saja, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani/yang terkena tindakan/perbuatan pemerintah.

Perbuatan hukum publik bersegi satu digolongkan sebagai berikut :

a.       Mengeluarkan keputusan (beschikking)

Misal : keputusan tentang pengangkutan/pemberhentian seorang PNS.

b.      Mengeluarkan peraturan (regeling)

Suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud dapat berupa UU, PP, Permen, Perda, dll.

Perbuatan hukum publik yang bersegi dua

  Perbuatan pemerintah tersebut, perbuatan hukum dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata sepakat antara pemerintah dengan pihak lainnya.

Contoh : pemerintah kota (pemkot) Semarang bekerjasama mengadakan penelitian mengenai cara mengatasi rob/banjir dengan pihak UNDIP. Pemkot Semarang menyerahkan ke pihak UNDIP untuk melaksanakan dan memimpin penelitian tersebut, dengan memakai kontrak kerjasana dengan pihak UNDIP.

  Perbuatan dan akibat hukumnya baru timbul setelah penandatanganan kesepakatan dari para pihak.

Contoh : pemkot Semarang dan UNDIP

Perbedaan keputusan dan peraturan

a.       Keputusan (beschikking)

Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah diketahui oleh administrasi negara (konkrit).

Misal : keputusan mengangkat A menjadi kepala bagian, keadaan yang ada pada A sudah diketahui oleh yang mengeluarkan keputusan. Keputusan berisi hak dan kewajiban yang melekat pada A.

Keputusan mempunyai sifat individual, konkrit dan final.

-          Individual : keputusan dibuat dan ditujukan kepada seseorang yang jelas identitasnya.

-          Konkrit : keputusan dibuat untuk mengatur hal-hal yang bersifat realita atau kejadian nyata.

-          Final : keputusan dibuat langsung untuk dijalankan oleh yang terkena keputusan tersebut, dengan tidak perlu adanya persetujuan dengan pihak manapun.

b.      Peraturan (regeling)

Peraturan : untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui secara terperinci terlebih dahulu, tapi mungkin akan terjadi.

Peraturan merupakan ketentuan umum dan ditujukan pada hal-hal yang masih abstrak.

Peraturan dalam keadaan tidur (slapende regeling)

Peraturan ketika diundangkan belum dapat berlaku di beberapa daerah, berlakunya ditunda atau penentuan berlakunya diserahkan kepada organ pemerintah.

Dasar hukum melakukan perbuatan hukum :

Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan.

Kewenangan

Philipus M. Hadjon :

Kewenangan membuat keputusan diperoleh dengan dua cara :

-       Atribusi : adanya pemberian kewenangan yang baru kepada lembaga/aparat pemerintah.

-       Delegasi : adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan kepada lembaga/aparat pemerintah.

Freis Ermessen / Diskresi (kebebasan bertindak)

  Kebebasan/kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam mengatasi soal mendesak, yang peraturan penyelesaiannya belum dibuat oleh badan legislatif.

  Dengan freis ermessen berarti sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembuat UU dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara.

Macam Freis Ermessen / Diskresi

 Diskresi bebas : pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan yang mana saja menurut pendapatnya sendiri asal tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh UU.

 Dikresi terikat : pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan yang mana saja menurut pendapatnya sendiri dengan jalan memilih alternatif yang ditetapkan oleh UU.

Detournement de Pouvoir (penyalahgunaan wewenang)

Alat negara/administrasi negara menggunakan wewenangnya untuk kepentingan umum, yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasarnya.

C.     BENTUK PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

Bentuk berbuatan administrasi negara diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori perbuatan hukum (rechtshandelingen)

2. Kategori bukan perbuatan hukum (feiteliykehandelingen) atau perbuatan nyata/perbuatan biasa

Perbuatan administrasi negara yang termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat dan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik. Perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat itu selalu bersegi dua artinya suatu hubungan yang diatur hukum privat itu ada dua pihak yang dapat menentukan kehendaknya. Sedangkan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik ada yang bersegi satu dan ada pula yang bersegi dua.

Menurut Utrecht, perbuatan administrasi negara yang berdasarkan hukum publik bersegi satu itu hanya terdapat satu pihak saja yang dapat menentukan kehendaknya, yaitu pemerintah. Perbuatan administrasi negara yang berdasarkan hukum publik ini menjadi dasar ketetapan. Sedangkan pada perbuatan administrasi negara yang berdasarkan hukum publik bersegi dua itu terdapat dua pihak yang dapat menentukan kehendaknya dalam suatu hubungan yang diatur oleh hukum publik.

Karakteristik perbuatan administrasi negara

• Harus dibuat oleh badan/organisasi yang berwenang membuatnya;
• Pembentukannya tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan, dan penipuan;
• Harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Dan perbuatannya harus juga memperhatikan tata cara membuat ketetapan itu. Bilamana tata cara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tsb;
• Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

PERBUATAN PEMERINTAH

Diposkan oleh M. Lutfi Chakim di 08.04 Minggu, 19 Februari 2012

A.     Pengertian Perbuatan Pemerintah

Pengertian perbuatan pemerintah (bustuurhandeling) menurut Van Volenhoven adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.

Komisi Van Poelje dalam laporannya Tahun 1972 yang dimaksud dengan Puliek Rechtelijke Handeling atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

B.     Macam-macam perbuatan pemerintah

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Aktivitas atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1.      Rechthandelingen (golongan perbuatan hukum)

2.      Feitelijk handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum)

Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (rechthendelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Hukum Administrasi Negara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tudak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang).

Disamping itu tindakan hukum tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Sedangkan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak relevan (tidak penting).

Perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa:

a)      Perbuatan hukum menurut hukum privat

b)      Perbuatan hukum menurut hukum publik

a.       Perbuatan hukum menurut hukum privat

Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum-subyek hukum lain atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum, hal ini karena hubungan hukum perdata  itu bersifat sejajar. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya.

b.      Perbuatan hukum menurut hukum publik

Perbuatan hukum menurut hukum publik ada dua macam

1)      Hukum publik bersegi satu

Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum peblik hanya bersal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.

2)      Hubungan publik yang bersegi dua

Menurut Van Der Ppr. Kranenberg-Vegting. Wiarda dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya “Kortverband Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan seorang swasta sebagai perkerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pada kortverband contract ada persesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekrjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak di temui pengaturanya didalam hukum privat.

C.     Unsur-unsur tindakan pemerintahan

Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagai berikut:

a)      Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukanya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

b)      Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

c)      Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.

d)      Perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

e)      Perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.     Cara-cara pelaksanaan perbuatan pemerintahan

Menurut E. Utrech tindakan pemerintahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1.      Yang bertindak ialah administrasi Negara sendiri.

2.      Yang bertindak ialah subyek hukum (sama dengan badan hukum) lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah.

3.      Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan menjalani pekerjaanya berdasarkan suatu keonsesi atau berdasarkan izin (vergunning) yang diberikan oleh pemerinta.

4.      Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak masuk administrasi Negara dan yang diberi subsidi pemerintah.

5.      Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama subyek hukum lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu bergabung dalam bentuk kerjasama (vorm van samenwerking) yang diatur oleh hukum privat.

6.      Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi pemerintah.

7.      Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang bukan administrasi Negara tetapi diberi sesuatu kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan).

Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentanga dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kedudukan yang khusus (do overhead als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.

Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum perdata. Ini menyebabkan hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata bersifat ordinatif. Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordonatif, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan semena-mena terhadap warga negara.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Aktivita atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan kedalam dua golongan, yaitu :

1.      Golongan perbuatan hukum.

2.      Golongan yang bukan perbuatan hukum.

Macam – macam perbuatan pemerintah :

1.       Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

2.       Perbuatan yang merupakan perbuatan hukum

3.       Perbuatan nyata

Perbutan pemerintah yang bukan perbuatan hukum.

Pengertian perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum adalah tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Contoh-contoh :

-          Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana.

-          Menteri perhubungan meresmikan jembatan.

-          Gubernur mengunjungi panti asuhan.

BENTUK PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

Bentuk berbuatan administrasi negara diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori perbuatan hukum (rechtshandelingen)

2. Kategori bukan perbuatan hukum (feiteliykehandelingen) atau perbuatan nyata/perbuatan biasa

Perbuatan administrasi negara yang termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat dan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik. Perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat itu selalu bersegi dua artinya suatu hubungan yang diatur hukum privat itu ada dua pihak yang dapat menentukan kehendaknya. Sedangkan perbuatan hukum yang berdasarkan hukum publik ada yang bersegi satu dan ada pula yang bersegi dua.

B.     Saran

            Makalah saya ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dari para pembaca sekalian demi tercapainya kesempurnaan dari makalah saya ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] ST. Marbun, Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberti: Yogyakarta,1987), 70

[2] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003 ), 90